PERATURAN OJK Nomor 4 Tahun 2025

(1) PAJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh
kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
c. denda administratif, paling banyak
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
d. pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang
tercela di sektor keuangan; dan
e. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat
dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan pelindungan
K onsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 6
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa
keuangan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan pelindungan Data
Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang -
undangan mengenai pelindungan data pribadi.
(5) Pelanggaran ketentuan penerapan strategi anti fraud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud
bagi LJK.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 5 1
Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah
tertulis kepada PAJK yang dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah
tertulis.