PERATURAN OJK Nomor 4 Tahun 2025

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak
Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
dan/atau ayat (3) ditetapkan:
a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi:
1. Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama
yang sudah tidak memiliki, dan/atau
mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada
saat dilakukan penilaian kembali, apabila
terbukti melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
angka 3, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h,
huruf i, atau huruf j; atau
2. Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang
sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi
PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali,
apabila terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) huruf a angka 3, huruf d, huruf e, huruf g,
hur uf h, huruf i, atau huruf j;
b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun bagi:
1. Pihak Utama pengendali dan Pihak Utama
yang sudah tidak memiliki, dan/atau
mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada
saat dilakukan penilaian kembali, jika :
a) terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a angka 1 atau huruf a
angka 2; atau
b) terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a angka 3, huruf d, huruf
e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j,
dan perbuatan dimaksud:
1) dilakukan secara berulang;
- 17 -
2) dilakukan secara kumulatif;
dan/atau
3) terbukti menguntungkan diri
sendiri maupun pihak lain;
2. Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama yang
sudah tidak mengelola, dan/atau mengawasi
PAJK pada saat dilakukan penilaian kembali,
jika :
a) terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a angka 1 atau huruf a
angka 2; atau
b) terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a angka 3, huruf d, huruf
e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j,
dan perbuatan dimaksud:
1) dilakukan secara berulang;
2) dilakukan secara kumulatif;
dan/atau
3) terbukti menguntungkan diri
sendiri maupun pihak lain; atau
c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
1. bagi Pihak Utama pengendali dan Pihak
Utama yang sudah tidak memiliki, dan/atau
mempunyai pengaruh terhadap PAJK pada
saat dilakukan penilaian kembali, apabila
terbukti melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b,
huruf c, atau huruf f;
2. bagi Pihak Utama pengurus dan Pihak Utama
yang sudah tidak mengelola, dan/atau
mengawasi PAJK pada saat dilakukan
penilaian kembali, apabila terbukti
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, atau
huruf f.
(2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung sejak:
a. tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 6 )
huruf d, apabila merupakan hasil akhir penilaian
kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak
Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b atau
terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan
pailit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1)
huruf f dan ayat (2) huruf f.
- 18 -
Bagian Kedelapan
Perubahan Kelembagaan dan Kepengurusan