MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 14 Tahun 2025

Tentang

Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup

Sedang dibacaPasal 30Pasal 30 dari 38
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
14Nomor
2025Tahun Terbit
38Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 30 dari 38
79%
TEKS RESMI

Pasal 30

(1) Berdasarkan pelaporan atas hasil penetapan indeks
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 , Deputi , gubernur,
dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
melakukan respon terhadap perubahan Lingkungan
Hidup .
(2) Respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
dilakukan melalui program:
a. kali bersih untuk media air ;
b. langit biru untuk media udara ;
c. pantai lestari untuk media air laut ;
d. I ndonesia hijau untuk media Tutupan Lahan ;
e. gambut lestari untuk media G ambut; dan
f. pro - kehati untuk aspek keanekaragaman hayati.
(3) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaporkan respon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem
informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan .
(4) Deputi melakukan penilaian terhadap pelaporan respon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Tata cara pelaporan dan penilaian respon terhadap
perubahan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran
X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri/ Badan ini.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 30

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…

 BupatiDisebut dalam Pasal 30

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

 GubernurDisebut dalam Pasal 30

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

 InformasiDisebut dalam Pasal 30

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 Keanekaragaman HayatiDisebut dalam Pasal 30

Keanekaragaman Hayati adalah istilah dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati yang menjelaskan sumber daya alam hayati, ekosistem,…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 30

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PelaporDisebut dalam Pasal 30

orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…

 PenetapanDisebut dalam Pasal 30

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045