PERMEN LH/BPLH Nomor 14 Tahun 2025

(1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
penentuan lokasi pemantauan dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. lokasi pemantauan tahun sebelumnya; dan/atau
b. usulan perubahan lokasi pemantauan.
(2) Usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh
gubernur, bupati , atau wali kota sesuai dengan
kewenanganny a kepada Deputi.
(3) Usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2 ) memuat alasan perubahan dan
rincian informasi yang meliputi :
a. untuk air:
1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
2. alamat titik pantau;
3. nama Badan Air ;
4. nama daerah aliran sungai;
5. titik koordinat; da n
6. pelaksana pemantauan ;
b. untuk air laut:
1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
2. alamat titik pantau;
3. titik koordinat; dan
4. pelaksana pemantauan ,
dan
c. untuk lokasi pemantauan udara:
1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
2. alamat titik pantau;
3. titik koordinat; da n
4. pelaksana pemantauan.
(4) V erifikasi terhadap l okasi pemantauan tahun sebelumnya
dan /atau usulan perubahan lokasi pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh
Deputi .
(5) Ketentuan mengenai penentuan lokasi pemantauan mutu
atau kualitas media Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis muta n dis
untuk perubahan lokasi pemantauan.