PERMEN LH/BPLH Nomor 19 Tahun 2025

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a disusun oleh APIP .
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam rencana kerja pengawasan
tahunan .
(3) Rencana kerja pengawasan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern.
(4) Kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada:
a. ketentuan peraturan perundang - undangan;
b. rencana strategis K ementerian /Badan ;
c. arahan Menteri/Kepala ;
d. profil risiko Klien Pengawasan ;
e. dinamika masyarakat;
f. hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
g. semesta audit ( Audit Univers e ) ; dan
h. hal lain yang berkaitan dengan risiko Unit
Organisasi.