PERMEN LH/BPLH Nomor 19 Tahun 2025

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 APIP
mempunyai tugas :
a. menyusun kebijakan teknis Pengawasan Intern;
b. melaksanakan kegiatan asurans atas
pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata
kelola, serta penerapan Manajemen Risiko, dan
pengendalian intern Klien Pengawasan;
c. memberikan konsultansi dan asistensi untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata
kelola, Manajemen Risiko, dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang - undangan, baik
atas pertimbangan profesional maupun
permintaan pimpinan Klien Pengawasan;
d. mendampingi Klien Pengawasan yang sedang
diperiksa oleh BPK atau diawasi oleh BPKP, baik
atas pertimbangan profesional maupun
permintaan pimpinan Klien Pengawasan;
e. melaksanakan kegiatan antisipatif berupa
pemberian input strategis dengan orientasi risiko
masa depan yang dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan Kementerian/Badan kepada
Menteri/Kepala dan pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan analisis data dan hasil Pengawa san
Intern;
f. melaksanakan Pengawasan yang berindikasi
terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode
etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di
lingkungan Kementerian; dan
g. menindaklanjuti pengaduan Masyarakat.
- 6 -
(2) Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP berwenang:
a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem
informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan
pegawai yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan tugas Pengawasan Intern ;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan
pejabat, pimpinan, dan/atau pegawai lain yang
diperlukan;
c. meminta arahan Menteri /Kepala , serta
berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi;
d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang
diperlukan, baik dari internal maupun eksternal
Kementerian /Badan ;
e. memfasilitasi pertemuan antara pejabat
atau pegawai unit organisasi dan /atau Komite
Audit ; dan
f. m eneruskan atau melimpahkan temuan hasil
Pengawasan Intern yang berindikasi tindak
pidana korupsi atau tindak pidana lainnya
kepada aparat penegak hukum.