PORTAL REGULASIPERMEN PANRB
PERMEN PANRB Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sedang dibacaPasal 55Pasal 55 dari 199
☰Daftar Isi Regulasi199 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
1Nomor
2025Tahun Terbit
199Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 55 dari 199
28%
TEKS RESMI
Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 4 , Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan
Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas
aparatur, sistem pengawasan, pengawasan penerapan
sistem integritas, pengawasan penerapan kebijakan
aparatur sipil ne gara, dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan ;
b. sinkronisasi kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur,
sistem pengawasan , pengawasan penerapan sistem
integritas, pengawasan penerapan kebijakan aparatur sipil
negara, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan ; dan
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur,
sistem pengawasan , pengawasan penerapan sistem
integritas, pengawasan penerapan kebijakan aparat ur sipil
negara, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan .
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Administrasi PemerintahanDisebut dalam Pasal 55
Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
AnakDisebut dalam Pasal 55Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
PelaporDisebut dalam Pasal 55orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045