PERMEN PANRB Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 , Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana
Politik, Hukum, Keamanan , dan Pemerintah Daerah Wilayah I
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan penyiapan perumusan rekomendasi
kebijakan pemerintah daerah;
b. penyiapan asesmen di bidang kelembagaan dan tata
laksana politik, hukum, keamanan, dan pemerintah
daerah wilayah I;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan dan tata laksana politik, h ukum, dan
keamanan;
d. koordinasi dan penyusunan proses bisnis tematik bidang
politik, hukum, dan keamanan;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit dan
evaluasi organisasi, penataan organisasi dan tata laksana ,
serta penataan bisnis proses di bidang kelembagaan dan
tata laksana pemerintah daerah wilayah I; dan
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang kelembagaan dan tata laksana politik,
hukum, keamanan, dan pemerintah daerah wilayah I .