Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) P emegang PPKH wajib melakukan Reklamasi Hutan
terhadap areal PPKH yang telah dibuka atau terganggu
dan tidak digunakan lagi tanpa harus menunggu masa
berlaku PPKH berakhir.
(2) Perencanaan dan p elaksanaan Reklamasi Hutan , serta
penilaian tingkat keberhasilan Reklamasi Hutan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(3) Hasil penilaian keberhasilan Reklamasi Hutan menjadi
salah satu syarat untuk pemutakhiran Baseline
Penggunaan Kawasan Hutan atau usulan perubahan
Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagai dasar
perhitungan pembayaran PNBP PKH periode berikutnya.
Pa sal 39
R encana kegiatan Reklamasi Hutan dalam penyusunan
Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 tidak perlu menunggu masa berlaku PPKH
berakhir.
Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
Kawasan HutanDisebut dalam Pasal 38Kawasan Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan,…
Penggunaan Kawasan HutanDisebut dalam Pasal 38Penggunaan Kawasan Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 38Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Reklamasi HutanDisebut dalam Pasal 38Reklamasi Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
