PERMENHUT Nomor 14 Tahun 2025

(1) B aseline Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan
perubahan apabila terdapat perubahan luas Penggunaan
Kawasan Hutan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3) Permohonan perubahan Baseline Penggunaan Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan:
a. usulan matriks perubahan Baseline Penggunaan
Kawasan Hutan, sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahan dari Peraturan Menteri ini;
b. peta usulan perubahan Baseline Penggunaan
Kawasan Hutan skala paling kecil 1:50.000 (satu
berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam
bentuk cetakan dan digital format shapefile (shp)
dengan sistem koordinat Universal Transverse
Mercator Datum World Geodetic System 1984 , sesuai
format yang tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
c. berita acara hasil Verifikasi paling lama 2 (dua)
tahun sebelum permohonan perubahan Baseline
Penggunaan Kawasan Hutan ;
d. surat persetujuan keberhasilan Reklamasi Hutan
yang disahkan oleh direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi
hutan, dalam hal terdapat keberhasilan Reklamasi
Hutan;
e. rencana kerja sesuai bidangnya yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang;
f. citra resolusi sangat tinggi liputan terbaru dan
resolusi ≤ 1 m (kurang dari atau sama dengan satu
meter) atau citra dengan resolusi tertinggi yang
tersedia beserta hasil penafsiran penutupan lahan
- 12 -
dalam bentuk digital dengan sistem koordinat
Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic
System 1984 ; dan
g. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang.