PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 12 Tahun 2026
Tentang
Pemberian Penghargaan Olahraga
Sedang dibacaPasal 42Pasal 38 dari 53
☰Daftar Isi Regulasi53 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →12Nomor
2026Tahun Terbit
53Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 38 dari 53
72%
TEKS RESMI
Pasal 42
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
Penghargaan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat memberikan Penghargaan
Olahraga kepada Olahragawan, Pelaku Olahraga,
Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan
Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa
dalam memajukan Olahraga pada kejuaraan
Olahraga atau pekan Olahraga tingkat regional dan
internasional;
b. Pemerintah Daerah provinsi memberikan
Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pelaku
Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan
usaha, dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau
berjasa dalam memajukan Olahraga pada kejuaraan
Olahraga atau pekan Olahraga tingkat nasional; dan
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan
Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pelaku
Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan
usaha, dan Perseorangan yang berprestasi dan/atau
berjasa dalam memajukan Olahraga pada kejuaraan
Olahraga atau pekan Olahraga tingkat provinsi.
(21 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan Penghargaan
Olahraga berdasarkan tingkatan kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal43...
SK No 275151 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-28-
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
OlahragaDisebut dalam Pasal 42
Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong pembinaan serta…
Penghargaan OlahragaDisebut dalam Pasal 42Penghargaan Olahraga adalah istilah dalam hukum keolahragaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar,…
Badan UsahaDisebut dalam Pasal 42Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
IkanDisebut dalam Pasal 42Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Kejuaraan OlahragaDisebut dalam Pasal 42Kejuaraan Olahraga adalah istilah dalam hukum keolahragaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar,…
KewenanganDisebut dalam Pasal 42Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
OlahragawanDisebut dalam Pasal 42Olahragawan adalah istilah dalam hukum keolahragaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau…
Organisasi OlahragaDisebut dalam Pasal 42Organisasi Olahraga adalah istilah dalam hukum keolahragaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara