Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 7
(1) Kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak Dalam
Negeri terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak
melakukan penelitian permohonan pengesahan Formulir
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 2 )
terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ).
(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak
Dalam Negeri terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak:
a. mengesahkan Formulir Khusus, dalam hal
berdasarkan hasil penelitian permohonan
pengesahan Formulir Khusus telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 6 ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ); atau
b. menerbitkan surat penolakan pengesahan Formulir
Khusus, dalam hal berdasarkan hasil penelitian
permohonan pengesahan Formulir Khusus tidak
memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat ( 3 ) dan ayat
( 4 ).
- 9 -
(3) Pengesahan atau penerbitan surat penolakan pengesahan
Formulir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak
permohonan pengesahan Formulir Khusus diterima
dengan lengkap.
(4) Dalam hal permohonan pengesahan Formulir Khusus
ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b,
Wajib Pajak Dalam Negeri yang bersangkutan dapat
mengajukan kembali permohonan pengesahan Formulir
Khusus sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 6
ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ).
(5) Contoh f ormat s urat penolakan pengesahan Formulir
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
TATA CARA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 7Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
DirekturDisebut dalam Pasal 7Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
PenerbitDisebut dalam Pasal 7Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 7Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PermohonanDisebut dalam Pasal 7pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Wajib PajakDisebut dalam Pasal 7Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib Pajak Dalam NegeriDisebut dalam Pasal 7Wajib Pajak Dalam Negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat sehingga mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan di…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara