Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 25
(1) Penghindaran penentuan bentuk usaha tetap dapat
dilakukan melalui pemanfaatan kegiatan yang bersifat
persiapan ( preparatory ) atau penunjang ( auxiliary ) di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf e sehingga Wajib Pajak Luar Negeri dikecualikan
dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha
tetap.
(2) Pencegahan pemanfaatan pengecualian kegiatan yang
bersifat persiapan ( preparatory ) atau penunjang ( auxiliary )
di Indonesia dari pengertian bentuk usaha tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memastikan:
a. kegiatan tempat usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf
e; atau
b. keseluruhan kegiatan tempat usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf f,
yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri atau oleh
orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan Wajib
Pajak Luar Negeri ( closely related person ) di Indonesia
tidak bersifat persiapan ( preparatory ) atau penunjang
( auxiliary ).
(3) Kegiatan yang bersifat persiapan ( preparatory )
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan
pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan
siap untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan bentuk
usaha tetap dan/atau Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda.
(4) Kegiatan yang bersifat penunjang ( auxiliary ) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan tambahan
yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penentuan bentuk usaha tetap dan/atau
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
(5) Orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan Wajib
Pajak Luar Negeri ( closely related person ) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) huruf b dan pada ayat
- 22 -
(2) merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki
ketergantungan atau keterikatan dengan Wajib Pajak Luar
Negeri yang disebabkan oleh :
a. penguasaan; atau
b. kepemilikan atau penyertaan modal.
(6) Keadaan ketergantungan atau keterikatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) antara satu pihak dan pihak
lainnya merupakan keadaan satu atau lebih pihak:
a. mengendalikan pihak yang lain; atau
b. tidak berdiri bebas,
dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
(7) Orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan Wajib
Pajak Luar Negeri ( closely related person ) karena
penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) huruf a
merupakan orang pribadi atau badan yang:
a. menguasai Wajib Pajak Luar Negeri atau dikuasai
oleh Wajib Pajak Luar Negeri, secara langsung
dan/atau tidak langsung; atau
b. bersama Wajib Pajak Luar Negeri berada dibawah
penguasaan pihak yang sama, secara langsung
dan/atau tidak langsung.
(8) Orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan Wajib
Pajak Luar Negeri ( closely related person ) karena
kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 5 ) huruf b merupakan orang pribadi
atau badan yang:
a. memiliki baik secara langsung atau tidak langsung
lebih dari 50% (lima puluh persen) hak atas Wajib
Pajak Luar Negeri;
b. dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung
lebih dari 50% (lima puluh persen) haknya oleh Wajib
Pajak Luar Negeri; atau
c. dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung
lebih dari 50% (lima puluh persen) haknya oleh orang
pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
(9) Dalam hal badan yang erat terkait dengan Wajib Pajak
Luar Negeri ( closely related person ) merupakan badan
yang modalnya terbagi atas saham, hak sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 8 ) meliputi:
a. hak suara dan nilai saham; atau
b. hak atas ekuitas perseroan.
(10) Contoh penerapan ketentuan mengenai penghindaran
penentuan bentuk usaha tetap melalui pemanfaatan
kegiatan yang bersifat persiapan ( preparatory ) atau
penunjang ( auxiliary ) di Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 25Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Bentuk Usaha TetapDisebut dalam Pasal 25Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di…
IkanDisebut dalam Pasal 25Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
JalanDisebut dalam Pasal 25Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
KewajibanDisebut dalam Pasal 25sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
KuasaDisebut dalam Pasal 25Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…
PemilikDisebut dalam Pasal 25Pemilik adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara