Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 13
(1) Pemotong atau Pemungut Pajak yang menerima Surat
Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri atau surat
keterangan dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melakukan pengecekan
pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (1) atau Pasal 12 ayat
(3).
(2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak
Luar Negeri atau surat keterangan dari Pejabat yang
Berwenang berdasarkan buku, catatan, dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan.
(3) Dalam hal Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar
Negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) atau surat keterangan dari Pejabat
yang Berwenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pemoto ng atau
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan informasi dalam Surat Keterangan
Domisili Wajib Pajak Luar Negeri atau surat keterangan
dari Pejabat yang Berwenang tersebut secara elektronik
melalui portal wajib pajak.
(4) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemotong atau Pemungut Pajak memotong
atau memungut Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ,
dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) terkait dengan Surat Keterangan Domisili Wajib
Pajak Luar Negeri atau ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat ( 3 ) terkait dengan surat keterangan
dari Pejabat yang Berwenang telah terpenuhi .
(5) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemotong atau Pemungut Pajak me motong
atau memungut Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan Undang - Undang Pajak Penghasilan, dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
terkait dengan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar
Negeri atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat ( 3 ) terkait dengan surat keterangan dari Pejabat
yang Berwenang tidak terpenuhi .
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 13Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
BukuDisebut dalam Pasal 13Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai…
DomisiliDisebut dalam Pasal 13Domisili adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
IkanDisebut dalam Pasal 13Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 13Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Pajak PenghasilanDisebut dalam Pasal 13Pajak Penghasilan adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan, pemeriksaan,…
PejabatDisebut dalam Pasal 13Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara