Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 4
(1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat
diterapkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a di Mitra
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat Wajib
Pajak Dalam Negeri memperoleh penghasilan.
(2) Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam rangka penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda mengajukan permohonan
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri
untuk:
a. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berjalan; atau
b. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum
Tahun Pajak berjalan.
(3) Pengajuan permohonan penerbitan Surat Keterangan
Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2 ) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak
Dalam Negeri tersebut:
a. merupakan subjek pajak dalam negeri menurut
Undang - Undang Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 );
b. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ; dan
c. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan untuk:
1. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak terakhir
yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak
Dalam Negeri tersebut berdasarkan Undang -
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan untuk permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf a; atau
2. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang
diajukan permohonan penerbitan Surat
Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri
yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Dalam
Negeri tersebut berdasarkan Undang - Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) huruf b.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )
diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik
melalui:
a. portal wajib pajak; atau
b. contact center.
- 7 -
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dibuat
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. satu permohonan untuk:
1. satu Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda yang merupakan sumber penghasilan;
2. satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; dan
3. satu lawan transaksi; dan
b. permohonan minimal memuat informasi berupa:
1. nama lawan transaksi;
2. nomor identitas untuk tujuan perpajakan
dan/atau alamat lawan transaksi;
3. alamat surat elektronik lawan transaksi; dan
4. penjelasan tentang penghasilan yang berasal dari
lawan transaksi.
Bagian K etiga
Penerbitan Surat Keterangan Domisili
Wajib Pajak Dalam Negeri
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 4Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Bagian Tahun PajakDisebut dalam Pasal 4Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak ketika kewajiban pajak hanya meliputi sebagian tahun.
DirekturDisebut dalam Pasal 4Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
DomisiliDisebut dalam Pasal 4Domisili adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
IkanDisebut dalam Pasal 4Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 4Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
JalanDisebut dalam Pasal 4Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara