Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 21
(1) Hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham
atau hak atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 8 ayat (3) huruf c berada di Indonesia dalam hal
memenuhi persentase dan periode tertentu.
(2) Persentase dan periode tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpenuhi dalam hal:
a. nilai harta tidak bergerak dibandingkan dengan nilai
keseluruhan harta dari badan atau entitas yang
saham atau haknya dialihkan, melebihi ambang
batas persentase tertentu sebagaimana diatur dalam
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan
b. ambang batas persentase sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dipenuh i kapan pun dalam periode
365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
sebelum pengalihan saham atau hak atas entitas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak terpenuhi , hak pemajakan atas keuntungan dari
pengalihan saham atau hak atas entitas berada di M itra
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda .
(4) Contoh penerapan ketentuan mengenai periode dan
pemenuhan ambang batas persentase harta tidak
bergerak terhadap keseluruhan harta untuk menentukan
hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham
atau hak atas entitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri i ni.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 21Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
BandingDisebut dalam Pasal 21upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…
PeraturanDisebut dalam Pasal 21Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara