Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 5
(1) Berdasarkan permohonan penerbitan Surat Keterangan
Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat ( 4 ), Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak
Dalam Negeri secara elektronik dalam hal memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2 ),
ayat ( 3 ), dan ayat ( 5 ) secara otomatis melalui sistem inti
administrasi perpajakan .
(2) Dalam hal permohonan penerbitan Surat Keterangan
Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat ( 4 ) tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 2 ), ayat ( 3 ),
dan ayat ( 5 ), permohonan penerbitan Surat Keterangan
Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut tidak dapat
diproses.
(3) Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku sampai
dengan tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya Surat
Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri .
(4) Contoh format Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Permohonan Pengesahan Formulir Khusus
Istilah Terkait
Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
DomisiliDisebut dalam Pasal 5Domisili adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PenerbitDisebut dalam Pasal 5Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 5Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PermohonanDisebut dalam Pasal 5pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Surat KeteranganDisebut dalam Pasal 5Surat Keterangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks profesi hukum, kuasa, atau dokumen hukum. Makna, ruang lingkup,…
Wajib PajakDisebut dalam Pasal 5Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib Pajak Dalam NegeriDisebut dalam Pasal 5Wajib Pajak Dalam Negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat sehingga mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan di…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara