Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 3
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang :
a. m enerbitkan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak
Dalam Neger i;
b. melakukan penelitian permohonan pengesahan
Formulir Khusus ;
c. mengesahkan Formulir Khusus; dan
d. menolak permohonan pengesahan Formulir Khusus;
dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda yang merupakan sumber penghasilan .
(2) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan
dalam bentuk mandat untuk:
a. melakukan penelitian permohonan pengesahan
Formulir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
1 huruf b;
b. mengesahkan Formulir Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
- 6 -
c. menolak permohonan pengesahan Formulir Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak
Dalam Negeri terdaftar .
Bagian K edua
Permohonan Surat Keterangan Domisili
Wajib Pajak Dalam Negeri
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 3Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
DirekturDisebut dalam Pasal 3Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
DomisiliDisebut dalam Pasal 3Domisili adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
KewenanganDisebut dalam Pasal 3Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
MandatDisebut dalam Pasal 3Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang…
PermohonanDisebut dalam Pasal 3pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Surat KeteranganDisebut dalam Pasal 3Surat Keterangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks profesi hukum, kuasa, atau dokumen hukum. Makna, ruang lingkup,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara