PMK Nomor 112 Tahun 2025

(1) Wajib Pajak Luar Negeri memiliki bentuk usaha tetap di
Indonesia dalam hal:
a. terdapat suatu tempat usaha ( place of business ) di
Indonesia yang bersifat permanen dan digunakan
oleh Wajib Pajak Luar Negeri tersebut untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
b. melaksanakan proyek konstruksi, instalasi, atau
proyek perakitan di Indonesia yang melebihi periode
waktu yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda ;
c. terdapat orang pribadi atau badan yang bertindak
selaku agen yang berkedudukan tidak bebas di
Indonesia yang:
1. lazim menyepakati kontrak atas nama Wajib
Pajak Luar Negeri tersebut; atau
- 19 -
2. tidak menyepakati kontrak tetapi lazim
melakukan pengiriman atas nama Wajib Pajak
Luar Negeri tersebut ,
sebagaimana diatur dalam Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda ;
d. terdapat agen atau pegawai dari perusahaan
asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
dan/atau
e. tidak semata - mata melakukan kegiatan yang bersifat
persiapan ( preparatory ) atau penunjang ( auxiliary ) di
Indonesia;
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penentuan bentuk usaha tetap .
(2) Proyek konstruksi , instalasi, atau proyek perakitan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang
merupakan usaha atau kegiatan Wajib Pajak Luar Negeri
di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penentuan bentuk usaha tetap .
(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kontrak yang:
a. dibuat atas nama Wajib Pajak Luar Negeri ;
b. dibuat untuk pengalihan kepemilikan atau untuk
pemberian hak penggunaan atas harta yang dimiliki
oleh Wajib Pajak Luar Negeri atau yang hak
penggunaannya dimiliki oleh Wajib Pajak Luar
Negeri ; atau
c. dibuat untuk penyediaan jasa oleh Wajib Pajak Luar
Negeri .
(4) Kegiatan yang bersifat persiapan ( preparatory ) atau
penunjang ( auxiliary ) di Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang
disebutkan secara tegas dalam Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda, yang dapat berupa:
a. penggunaan fasilitas yang semata - mata digunakan
untuk tujuan penyimpanan atau pameran barang
dagangan milik Wajib Pajak Luar Negeri;
b. pengelolaan persediaan barang dagangan milik Wajib
Pajak Luar Negeri yang semata - mata untuk tujuan
penyimpanan, pameran, atau pengiriman;
c. pengelolaan persediaan barang dagangan milik Wajib
Pajak Luar Negeri yang semata - mata untuk tujuan
pemrosesan oleh pihak lain;
d. pengelolaan tempat usaha tetap yang semata - mata
bertujuan untuk pembelian barang atau barang
dagangan atau pengumpulan informasi, untuk Wajib
Pajak Luar Negeri;
e. pengelolaan tempat usaha tetap yang semata - mata
bertujuan untuk menjalankan kegiatan apapun yang
bersifat persiapan ( preparatory ) atau penunjang
( auxiliary ) untuk Wajib Pajak Luar Negeri selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf d ; dan/atau
- 20 -
f. pengelolaan tempat usaha yang semata - mata untuk
kombinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf e.