Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 6
(1) Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah memperoleh Surat
Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) dapat
mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus .
- 8 -
(2) Permohonan pengesahan Formulir Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak melalui kepala kantor pelayanan pajak
tempat Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar.
(3) Permohonan pengesahan Formulir Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. dilampiri dengan Formulir Khusus yang dimohonkan
pengesahan ; dan
b. ditandatangani oleh Wajib Pajak Dalam Negeri,
wakilnya, atau kuasanya berdasarkan Undang -
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(4) Formulir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 )
huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. menggunakan bahasa Inggris; dan
b. telah diisi oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang
minimal memuat keterangan:
1. nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak
Wajib Pajak Dalam Negeri ;
2. status Wajib Pajak Dalam Negeri ;
3. nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda sumber penghasilan; dan
4. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang
dimohonkan pengesahan, sesuai dengan
keterangan yang tercantum pada Surat
Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri .
(5) Contoh format permohonan pengesahan Formulir Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima
Pengesahan dan Penolakan Pengesahan Formulir Khusus
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 6Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Bagian Tahun PajakDisebut dalam Pasal 6Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak ketika kewajiban pajak hanya meliputi sebagian tahun.
BahasaDisebut dalam Pasal 6Bahasa adalah istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
DirekturDisebut dalam Pasal 6Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
DomisiliDisebut dalam Pasal 6Domisili adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
IkanDisebut dalam Pasal 6Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KuasaDisebut dalam Pasal 6Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara