Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 23
(1) Pencegahan penghindaran terhadap penentuan bentuk
usaha tetap berupa pelaksanaan proyek konstruksi,
instalasi, atau proyek perakitan di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan
dengan menerapkan ketentuan pencegahan penghindaran
penentuan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 8 ayat ( 3 ) huruf d dengan ketentuan :
a. periode proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
perakitan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar
Negeri; dan
b. periode proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
perakitan yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan yang erat terkait ( closely related person )
dengan Wajib Pajak Luar Negeri di lokasi proyek
konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang
sama,
dijumlahkan untuk menentukan periode penentuan
bentuk usaha tetap.
(2) Periode proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a
merupakan periode satu atau lebih proyek konstruksi,
instalasi, atau proyek perakitan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak Luar Negeri yang secara keseluruhan
dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kalender.
(3) Periode proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b
merupakan periode satu atau lebih proyek konstruksi,
instalasi, atau proyek perakitan yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan yang erat terkait ( closely related
person ) dengan Wajib Pajak Luar Negeri di lokasi proyek
konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang sama
yang masing - masing dilaksanakan dalam jangka waktu
lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
(4) Contoh penerapan ketentuan pencegahan penghindaran
penentuan bentuk usaha tetap untuk penghindaran
penentuan bentuk usaha tetap berupa pelaksanaan
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan di
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
AnakDisebut dalam Pasal 23Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Bentuk Usaha TetapDisebut dalam Pasal 23Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di…
KonstruksiDisebut dalam Pasal 23Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, mengubah, atau membongkar bangunan dan hasil pekerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan…
PencegahanDisebut dalam Pasal 23Pencegahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks keimigrasian atau status kewarganegaraan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 23Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Wajib PajakDisebut dalam Pasal 23Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wajib Pajak Luar NegeriDisebut dalam Pasal 23Wajib Pajak Luar Negeri adalah subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia sesuai kriteria…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara