Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 17
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta
dokumen yang wajib disimpan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 6 dalam rangka pengawasan kepatuhan dan
pemeriksaan.
(2) Formulir DGT yang disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak pada saat proses pemeriksaan, keberatan,
dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengenaan Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang Wajib Pajak Luar Negeri
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4).
BAB IV
PENERAPAN KETENTUAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Pasal 1 8
(1) Dalam rangka pencegahan praktik penyalahgunaan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, Direktur
Jenderal Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan
pemenuhan pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
( 3 ) huruf d, Pasal 10 ayat ( 4 ), Pasal 11 ayat ( 5 ), Pasal 11
ayat ( 6 ), Pasal 13 ayat (4), atau Pasal 13 ayat (5) .
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam:
a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
dan /atau
b. Undang - Undang Pajak Penghasilan.
(3) Ketentuan pencegahan praktik penyalahgunaan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang
dilakukan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
- 16 -
Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan ketentuan mengenai:
a. pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari
penghasilan ( beneficial owner );
b. persentase dan periode minimum kepemilikan saham
untuk penerapan manfaat tarif pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan yang lebih rendah
atas dividen;
c. periode dan pemenuhan ambang batas persentase
harta tidak bergerak terhadap keseluruhan harta
untuk menentukan hak pemajakan atas keuntungan
dari pengalihan saham atau hak atas entitas;
d. pencegahan penghindaran penentuan bentuk usaha
tetap;
e. pembatasan penerima manfaat Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda ( limitation on benefits );
dan/atau
f. uji tujuan utama ( principal purpose test atau main
purpose test ) .
(4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan pencegahan praktik
penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda yang dilakukan berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, pelaksanaan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan pencegahan praktik penghindaran
pajak berganda sesuai dengan ketentuan Undang - Undang
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemotong atau
pemungut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 4 ) , Pasal 11 ayat (6) atau
Pasal 13 ayat ( 5 ) , Direktur Jenderal Pajak menetapkan
besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan.
Pasal 1 9
(1) Pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari
penghasilan ( beneficial owner ) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 8 ayat ( 3 ) huruf a merupakan Wajib Pajak
Luar Negeri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. orang pribadi yang tidak bertindak sebagai :
1. A gen ; atau
2. Nomine ; atau
b. badan yang tidak bertindak sebagai :
1. A gen ;
2. Nomine; atau
3. P erusahaan C onduit .
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b , wajib p ajak badan luar negeri juga harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai kendali untuk menggunakan atau
menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan
penghasilan dari Indonesia;
- 17 -
b. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun serta dari sumber manapun sesuai laporan
keuangan nonkonsolidasi Wajib Pajak Luar Negeri
untuk memenuhi kewajiban ( obligation ) kepada
pihak lain kecuali pemberian imbalan kepada:
1. karyawan yang diberikan secara wajar dalam
hubungan pekerjaan; dan
2. pihak lain atas biaya lain yang lazim dikeluarkan
oleh Wajib Pajak Luar Negeri dalam menjalankan
usahanya;
c. menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban
yang dimiliki; dan
d. tidak mempunyai kewajiban ( obligation ) baik tertulis
maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian
atau seluruh penghasilan yang diterima dari
Indonesia kepada pihak lain,
dalam rangka memperoleh manfaat Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (6) .
(3) Contoh penerapan ketentuan mengenai pihak yang
sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan
( beneficial owner ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 17Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Beneficial OwnerDisebut dalam Pasal 17Beneficial Owner adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Bentuk Usaha TetapDisebut dalam Pasal 17Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di…
DirekturDisebut dalam Pasal 17Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal 17Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
JalanDisebut dalam Pasal 17Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
KewajibanDisebut dalam Pasal 17sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara