Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 11
(1) Wajib Pajak Luar Negeri yang telah memiliki tanda terima
Formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) huruf c tidak perlu menyampaikan Formulir DGT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk
pemotongan atau pemungutan pajak berikutnya sesuai
dengan periode yang tercantum dalam Formulir DGT .
(2) Wajib Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan tanda terima Formulir DGT tersebut
kepada Pemotong dan Pemungut Pajak dalam rangka
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai
dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
(3) Pemotong atau Pemungut Pajak yang menerima tanda
terima Formulir DGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan pengecekan pemenuhan ketentuan dalam Pasal
2 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3).
- 12 -
(4) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 )
dilakukan terhada p informasi dalam Formulir DGT yang
telah disampaikan dan Formulir DGT yang telah diunggah
pada portal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) huruf a berdasarkan buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan.
(5) Berdasarkan hasil pengecekan sebag a imana dimaksud
pada ayat ( 3 ) Pemotong atau Pemungut Pajak memotong
atau memungut Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ,
dalam hal ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 8 ayat
(3) telah terpenuhi.
(6) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 3 ) Pemotong atau Pemungut Pajak me motong
atau memungut Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan Undang - Undang Pajak Penghasilan , dalam hal
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) atau Pasal 8 ayat ( 3 ) tidak
terpenuhi.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 11Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
BukuDisebut dalam Pasal 11Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai…
IkanDisebut dalam Pasal 11Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 11Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Pajak PenghasilanDisebut dalam Pasal 11Pajak Penghasilan adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan, pemeriksaan,…
Pemungutan PajakDisebut dalam Pasal 11Pemungutan Pajak adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kewajiban dan administrasi perpajakan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Tanda TerimaDisebut dalam Pasal 11Tanda Terima adalah dokumen yang menyatakan bahwa uang, barang, dokumen, atau sesuatu lainnya telah diterima. Uraian ini merupakan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara