Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 20
(1) Dalam hal Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
memuat ketentuan dua tarif pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan atas dividen berdasarkan
persentase kepemilikan saham, tarif yang lebih rendah
dapat diterapkan sepanjang wajib pajak badan luar negeri
memenuhi ketentuan persentase dan periode minimum
kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 8 ayat (3) huruf b.
(2) Manfaat tarif pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperoleh dalam hal wajib p ajak badan
luar negeri merupakan pihak yang sebenarnya menerima
manfaat dari penghasilan ( beneficial owner ) berupa
dividen dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki atau memegang kepemilikan saham dengan
persentase tertentu; dan
b. memenuhi kepemilikan saham paling singkat selama
365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
termasuk hari pembayaran dividen.
(3) Dalam hal wajib pajak badan luar negeri tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib
pajak badan luar negeri dikenai pajak berdasarkan tarif
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang
lebih tinggi dalam Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda sepanjang wajib pajak badan luar negeri
merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat
dari penghasilan ( beneficial owner ).
- 18 -
(4) Contoh penerapan ketentuan mengenai persentase dan
periode minimum kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan manfaat tarif
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang
lebih rendah atas dividen tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 20Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Beneficial OwnerDisebut dalam Pasal 20Beneficial Owner adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
IkanDisebut dalam Pasal 20Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pajak PenghasilanDisebut dalam Pasal 20Pajak Penghasilan adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan, pemeriksaan,…
PemilikDisebut dalam Pasal 20Pemilik adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Pemungutan PajakDisebut dalam Pasal 20Pemungutan Pajak adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kewajiban dan administrasi perpajakan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 20Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara