UU No. 7 Tahun 2017

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh
Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye,
masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas
pengadu kepada DKPP.

DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi
terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada
Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan
sidang DKPP.

Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak
memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari
sebelum melaksanakan sidang DKPP.

Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan
Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa
alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas
dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara
Pemilu yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri
dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.

Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat
menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.

Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan
mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di
hadapan sidang DKPP.

Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan
keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk
dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

x

(10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian
dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut,
mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta
mempertimbangkan bukti lainnya.

(11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam
rapat pleno DKPP.

(12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa
teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau
pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.

(13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final
dan mengikat.

(14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.