PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025

(1) Dalam hal Penyelengara Pos tidak melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu berakhirnya pengenaan
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
123, Penyelenggara Pos dikenai sanksi penghentian
sementara kegiatan berusaha.
(2) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administratif
untuk menghentikan kegiatan operasional Penyelenggara
Pos untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan
dipenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Penyelenggara Pos terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan.
(4) Dalam hal Penyelenggara Pos yang dikenakan sanksi
administratif penghentian sementara kegiatan berusaha
telah memenuhi kewajiban sebelum jangka waktu masa
penghentian sementara kegiatan berusaha berakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Po s
dapat kembali melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pos
dan Penyelenggara Pos harus melapor kepada Direktur
Jenderal.
- 45 -
(5) Dalam hal Penyelenggara Pos yang telah dikenakan sanksi
administratif penghentian sementara kegiatan berusaha
tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya
jangka waktu sebagaima na dimaksud pada ayat (4)
Penyelenggara Pos dikenai sanksi pencabutan Perizinan
Berusaha.
(6) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian
sementara kegiatan berusaha dapat dilakukan bersamaan
dengan sanksi administratif berupa daya paksa polisional.
(7) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri.
(8) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Penyelenggara
Pos terhadap piutang negara .