PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025

(1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan keberatan kepada
Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja terhitung sejak pertama kali
diterbitkannya teguran tertulis sesuai jenis pelanggarannya
dengan melampirkan dokumen pendukung.
(2) Penyelenggara Pos yang mengajukan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
surat pernyataan keberatan dan bukti pendukung tidak
melakukan pelanggaran.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda pengenaan sanksi administratif.
(4) Direktur Jenderal menyelesaikan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan
yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat.
(5) Direktur Jenderal menetapkan keputusan untuk menerima
atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal keberatan diterima, sanksi administratif yang
diberikan terkait dengan pelanggaran kewajiban dimaksud
batal demi hukum.
(7) Dalam hal Direktur Jenderal tidak memproses keberatan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan.
(8) Dalam proses penyelesaian keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal berwenang
meminta keterangan tambahan kepada Penyelenggara Pos
yang bersangkutan atau pihak lain yang dianggap perlu.
Paragraf 3
Daftar Hitam