PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025

(1) Dalam hal terjadi kehilangan, kerusakan, keterlambatan,
dan/atau ketidaksesuaian layanan terhadap Kiriman yang
diakibatkan pelaksanaan layanan oleh Penyelenggara Pos,
Penyelenggara Pos memberikan ganti rugi kepada Pengguna
Layanan Pos paling tinggi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman
kepada Pengguna Layanan Pos, kecuali Kiriman yang
diasuransikan.
(2) Pengenaan biaya asuransi kepada Pengguna Layanan Pos
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara
Pos dan Pengguna Layanan Pos.
(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diselesaikan oleh Penyelenggara Pos sesuai dengan kerangka
waktu sebagai berikut:
a. untuk kehilangan Kiriman, Penyelenggara Pos wajib
memberikan ganti rugi dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terbukti terjadinya
kehilangan Kiriman;
b. untuk kerusakan Kiriman, Penyelenggara Pos wajib
memberikan ganti rugi dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terbukti terjadinya
kerusakan Kiriman;
c. untuk keterlambatan Kiriman, Penyelenggara Pos wajib
memberikan ganti rugi dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terbukti terjadinya
keterlambatan Kiriman; dan
d. untuk ketidaksesuaian standar layanan yang
dijanjikan, Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti
rugi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak terbukti terjadinya ketidaksesuaian
layanan.
- 27 -
(4) Dalam hal Kiriman telah diasuransikan, ganti rugi diberikan
sesuai dengan pertanggungan yang diatur dalam perjanjian
asuransi.
(5) Penyelenggara Pos tidak berkewajiban memberikan ganti
rugi kepada Pengguna Layanan Pos dalam hal terjadi
kehilangan atau kerusakan Kiriman yang diakibatkan oleh:
a. bencana alam;
b. keadaan darurat;
c. kerusakan karena sifat atau keadaan Kiriman yang
dikirim;
d. kesalahan atau kelalaian pengguna layanan;
e. akibat ketidaksesuaian informasi mengenai isi Kiriman;
atau
f. hal lain diluar kemampuan manusia.
(6) Dalam hal terjadi kerusakan, perubahan bentuk Kiriman,
dan/atau perubahan bentuk kemasan yang disebabkan dari
pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang - undangan, tidak menjadi
tanggung jawab dari Penyelenggara Pos.