PORTAL REGULASIPERMENPERIN
PERMENPERIN Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Lumas secara Wajib
Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 68
☰Daftar Isi Regulasi68 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →8Nomor
2025Tahun Terbit
68Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 5 dari 68
7%
TEKS RESMI
Pasal 5
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan Minyak Lumas di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan
pemberlakuan SNI untuk Minyak Lumas secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .
(2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikena i sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3) Dalam hal p engenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa sanksi pidana , pengenaan sanksi pidana
dapat disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan /atau
SPPT SNI.
(4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat
SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
(5) Pencabutan SP PT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan oleh Kepala Badan.
- 7 -
BAB III
PENILAIAN KESESUAIAN
Bagian Kesatu
Umum
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 5
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 5Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 5Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
RekomendasiDisebut dalam Pasal 5Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara