PERMENPERIN Nomor 8 Tahun 2025

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Direktur
Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
(2) Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui
SIINas.
(3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud p ada
ayat (2), lembaga harus memberikan klarifikasi paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan
klarifikasi.
(4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal hasil evalua si atas klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
c. proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
d. lembaga telah melakukan perbaikan atas
ketidaksesuaian,
Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan
pengecualian pemberlakuan SNI untuk Minyak Lumas
secara wajib .
(6) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyatakan lembaga:
a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat
memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini,
Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat
keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk
Minyak Lumas secara wajib.