UU No. 7 Tahun 2017

(1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435
ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan
pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang
disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan
menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

a. profil organisasi/lembaga,

b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari
Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki
pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum
perkumpulan,

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga,

d. nama dan jumlah anggota pemantau:

e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke
daerah,

f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah
yang ingin dipantau, dan

g. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan
penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri
terbaru.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda
terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan
sertifikat akreditasi.

(5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau
Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan
Pemilu.

(6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara
sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 435 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan harus
mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.

(7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu
diatur dalam Peraturan Bawaslu.