PMK Nomor 113 Tahun 2025

(1) Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik:
a. menerbitkan dan menyampaikan tanda bukti
perusakan pita cukai kepada Pengusaha Pabrik
dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2),
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
b. menerbitkan dan menyampaikan surat
pemberitahuan tidak diterbitkan tanda bukti
perusakan pita cukai disertai alasannya kepada
Pengusaha Pabrik dalam hal tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) dan ayat (2),
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal
penerbitan berita acara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (7) huruf b atau Pasal 7 ayat (5) huruf b .
(2) Berdasarkan tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pabrik harus
membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai.
(3) Tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan bukti pembayaran biaya
pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dipergunakan sebagai dokumen dasar
pengembalian cukai oleh Pengusaha Pabrik.
(4) Besaran biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Terhadap pemasukan dan pengangkutan barang kena
cukai dalam rangka pengembalian cukai atas barang kena
cukai yang dibuat di Indonesia untuk diolah kembali di
Pabrik atau dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) yang memenuhi ketentuan sebaga imana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menggunakan dokumen
cukai sesuai dengan ketentuan peraturan menteri
keuangan mengenai penimbunan, pemasukan,
pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.