PMK Nomor 113 Tahun 2025

(1) Atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang:
a. diolah kembali di Pabrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; atau
b. dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d angka 1,
diberikan pengembalian cukai kepada Pengusaha Pabrik.
- 11 -
(2) Barang kena cukai yang diberikan p engembalian cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
a. merupakan barang kena cukai yang pelunasan
cukainya dengan cara pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; dan
b. barang kena cukai berasal dari peredaran bebas .
(3) Pengolahan kembali di Pabrik atau pemusnahan barang
kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di dalam Pabrik dengan persetujuan kepala
Kantor yang mengawasi Pabrik.
(4) Pengolahan kembali di Pabrik atau pemusnahan barang
kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dan di bawah
pengawasan Tim Pengawas.
(5) Terhadap pengembalian cukai atas pengolahan kembali di
Pabrik atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) , Pengusaha Pabrik harus :
a. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai,
termasuk tempat untuk melakukan pemeriksaan
barang kena cukai dan pengawasan atas pengolahan
kembali di Pabrik atau pemusnahan barang kena
cukai, serta mengemas barang kena cukai dalam
kemasan yang sama berdas arkan merek dan tahun
pelunasan cukai; dan
b. menyampaikan pemberitahuan pemusnahan/
pengolahan kembali barang kena cukai dan
perusakan pita cukai kepada kepala Kantor yang
mengawasi Pabrik menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini .
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sebelum pengolahan kembali di Pabrik atau
pemusnahan barang kena cukai.
(7) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
a. melakukan pemeriksaan barang kena cukai dan
pengawasan atas pengolahan kembali di Pabrik atau
pemusnahan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); dan
b. membuat b e r i t a a c a r a pemusnahan/pengolahan
kembali barang kena cukai menggunakan c o n to h
f or m at s e b a g ai m a n a tercantum dalam Lampiran
huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.