PMK Nomor 113 Tahun 2025

(1) Pengembalian cukai dalam hal barang kena cukai diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita
cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a diberikan kepada Pengusaha Pabrik.
(2) Terhadap pengembalian cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pengusaha Pabrik harus menyampaikan
pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah
dilunasi cukainya kepada kepala Kantor yang
mengawasi pelabuhan muat menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;
b. dalam hal kepala Kantor yang mengawasi pelabuhan
muat berbeda dengan kepala Kantor yang mengawasi
Pabrik, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditembuskan kepada kepala Kantor yang
mengawasi Pabrik;
- 6 -
c. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
kepala Kantor yang mengawasi pelabuhan muat
melakukan pemeriksaan barang kena cukai dan
membuat berita acara pemeriksaan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
d. setelah melakukan pemeriksaan barang kena cukai
sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Bea
dan Cukai merusak pi t a cu k ai y a n g m ele k at pada
b a r a n g k e n a cu k ai s e h i n gg a tidak dapat
dipergunakan lagi dan membuat b e r i t a a c a r a
perusakan pita cukai menggunakan c o n to h f or m at
s e b a g ai m a n a tercantum dalam Lampiran huruf E
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sebelum pelaksanaan ekspor.
(4) Pelaksanaan ekspor barang kena cukai yang
mendapatkan pengembalian cukai harus dilakukan di
bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan
diberitahukan menggunakan pemberitahuan pabean
ekspor sesuai dengan ketentuan perundang - undangan
mengenai kepabeanan.
(5) Kepala Kantor yang mengawasi pelabuhan muat
menyampaikan be r i t a a c a r a s e b a g a i m a n a di m a k su d pada
a y at (2) huruf d dan pe mb e r i t a hu an pa b e a n e k s p o r
s e b a g ai m a n a di m a k su d pada a y at ( 4) y a n g t elah dilengkapi
dengan dokumen bukti realisasi ekspor sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan mengenai kepabeanan
kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik.
(6) Terhadap penyampaian b e r i t a a c a r a dan pemberitahuan
pa b ean e k s p o r y a n g t elah dilengkapi dengan dokumen
bukti realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), kepala Kantor yang mengawasi Pabrik:
a. menerbitkan dan menyampaikan t a n da bu kt i
pe r us a k an pi t a cu k ai kepada Pengusaha Pabrik
dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menggunakan c o n to h fo r m at
s e b a g ai m a n a tercantum dalam Lampiran huruf F
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini ; atau
b. menerbitkan dan menyampaikan surat
pemberitahuan tidak diterbitkan t a n da bu kt i
pe r us a k an pi t a cu k ai disertai alasannya kepada
Pengusaha Pabrik dalam hal tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima secara
lengkap.
(7) Berdasarkan t a n da bu kt i pe r us a k an pi t a cu k ai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pengusaha
Pabrik harus membayar biaya pengganti penyediaan pita
cukai.
- 7 -
(8) Tanda bukti perusakan pita cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a dan bukti pembayaran biaya
pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dipergunakan sebagai dokumen dasar
pengembalian cukai oleh Pengusaha Pabrik.
(9) Besaran biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.