UU No. 13 Tahun 2003

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada

pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai

penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan

tentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

pidana di bidang ketenagakerjaan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam

perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 183 ...