UU No. 6 Tahun 2011

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar
Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar
Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
a. sebelum kedatangan atau keberangkatan
memberitahukan rencana kedatangan atau
rencana keberangkatan secara tertulis atau
elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar
awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada
Pejabat Imigrasi;
c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera
isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar
Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;

d. melarang . . .

d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat
angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan
selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat
angkut yang telah mendapat penyelesaian
Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada
kesempatan pertama setiap Orang Asing yang
tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan
alat angkutnya;
g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau
dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara
tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya;
dan
h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai
akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau
awak alat angkutnya.
(2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib
menggunakan sistem informasi pemrosesan
pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja
sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang
melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.