UU No. 6 Tahun 2011

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka
mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia.
(2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. pertukaran informasi dengan negara lain dan
instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus
operandi, pengawasan dan pengamanan
Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan
validitas dokumen;

b. kerja sama . . .

b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara
lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri
kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan
kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen
palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan
dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan
cara konvensional dan nonkonvensional;
c. memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat bahwa perbuatan perdagangan
orang dan Penyelundupan Manusia merupakan
tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau
identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga
dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan,
dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan
secara melawan hukum; dan
e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan
Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau
diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk
mencegah pembuatan dokumen tersebut secara
melawan hukum dalam hal penerbitan dan
penggunaannya.
(3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak
pidana perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia;
b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang dan
Penyelundupan Manusia; dan
c. kerja sama dalam bidang penyidikan dengan
instansi penegak hukum lainnya.