PERPRES Nomor 34 Tahun 2026

(U Instansi Pengelola PNBP dan Menteri sesuai dengan tugas
dan kewenangannya melakukan monitoring dan/ atau
verifikasi secara administrasi atas pelaksanaan PNBP.
(21 Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap pembayaran dan penyetoran PNBP
Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Instansi
Pengelola PNBP.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
(41 Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan
monitoring secara periodik atas pembayaran dan
penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang
dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
(5) Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi
atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam
hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi
Pengelola PNBP untuk melakukan sebagian tugas
Pengelolaan PNBP.
(6) Hasil monitoring dan/ atau verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
a. penerbitan...
T:Etr{ET{Ii
IA
a. penerbitan Surat Tagihan dalam hal terjadi PNBP
kurang bayar;
b. penerbitan surat pemberitahuan dalam hal terjadi
PNBP lebih bayar;
c. pengawasan oleh APIP; dan/ atau
d. pengawasan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Pertanggungiawaban
Paragraf I
Penatausahaan