PERPRES Nomor 34 Tahun 2026

(1) Penagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP
atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan
dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib
Bayar.
(2) Surat...
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan atas pokok dan sanksi administratif sejak
berakhirnya jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa denda sebesar 2o/o (dua persen) per bulan dari
jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung I
(satu) bulan penuh.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(5) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama24 (dua puluh
empat) bulan terhitung sejak penetapan PNBP Terutang
berdasarkan hasil verifikasi dan/ atau monitoring, laporan
hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, dan/atau
sumber lainnya.
(6) Penagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara simultan dengan upaya
optimalisasi penagihan piutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Koreksi atas Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak