PERPRES Nomor 34 Tahun 2026

(1) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat pada saat jatuh
tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Selain jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jatuh tempo ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
(3) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan
pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola
PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.
(41 Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola
PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan
seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)wajib. . .
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
(5) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP
Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ata.u ayat (21 dikenai sanksi
administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berupa denda sebesar 2o/o (dua persen) per bulan dari
jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1
(satu) bulan penuh.
(71 Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.