PERPRES Nomor 34 Tahun 2026

(1) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP
berupa pengurangan atau pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dan huruf d
diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP setelah
mendapatkan persetujuan Menteri.
Untuk mendapatkan persetujuan
l2l Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP
menyampaikan surat permintaan persetujuan kepada
Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung,
penjelasan, dan rekomendasi tertulis.
(3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
yang diajukan atas permohonan keringanan PNBP berupa
pengurangan atau pembebasan sebagai akibat kondisi
kesulitan likuiditas harus dilengkapi dengan
pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa.
Pasal 88. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA