PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 50 Tahun 2025

Tentang

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Sedang dibacaPasal 27Pasal 27 dari 28

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

☰Daftar Isi

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

♛

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

50Nomor

2025Tahun Terbit

28Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi

POSISI BACAPasal 27 dari 28

96%

TEKS RESMI

Pasal 27

Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 ayat (1) berlaku sejak tahun pajak 2026.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Aset KriptoDisebut dalam Pasal 27

Aset Kripto adalah istilah yang digunakan dalam hukum aset keuangan digital dan aset kripto untuk menjelaskan aspek yang…

Pajak PenghasilanDisebut dalam Pasal 27

Pajak Penghasilan adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan, pemeriksaan,…

Tahun PajakDisebut dalam Pasal 27

Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender atau tahun buku yang digunakan sebagai periode perpajakan sesuai ketentuan.

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPajak Penghasilan Pasal 25Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN OJK Nomor 23 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal IPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 3 preview

PutusanPutusan PN Lubuk Pakam Nomor 664/Pid.Sus/2026/PN Lbp — PerpajakanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelProgrammer Coretax Lulusan SMA? Komisi XI DPR Geram Desak DJP TransparanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

♛

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium →

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram ↗Salin Link