PMK Nomor 50 Tahun 2025

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan cara
mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar
Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuang an Nomor
131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang
Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan
- 8 -
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah
Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Peman faatan Jasa
Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah
Pabean.
(2) Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari penggantian.
(3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
sebesar komisi atau i mbalan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun.
(4) Dalam hal komisi atau imbalan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik berupa:
a. mata uang fiat selain mata ua ng rupiah, mata uang
fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh
Menteri yang berlaku pada saat Faktur Pajak atau
dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya
dibuat; atau
b. A set Kripto, Aset Kripto tersebut dikonversikan ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan:
1. nilai yang ditetapkan oleh Bursa;
2. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik; atau
3. nilai penjualan Aset Kripto yang dilakukan
sebelum batas waktu penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai,
yang diterapkan secara konsisten.