PMK Nomor 50 Tahun 2025

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual
Aset Kripto dari transaksi Aset Kripto sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan melalui
Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik seba gaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai Pajak
Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 1% (satu
persen) dari nilai transaksi Aset Kripto .
(2) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat final.
- 16 -
(3) Dalam hal atas penghasilan yan g diterima atau diperoleh
Penjual Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang
disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) telah dikenai Pajak Penghasilan luar negeri oleh
negara atau yurisdiksi yang menjadi sumber penghasilan
di luar negeri, atas Pajak Penghasilan luar negeri tersebut
tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang
terutang di Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai:
a. penentuan nilai transaksi;
b. saat terutang;
c. pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi;
d. penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah
dipungut; dan
e. pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah
dipungut dan disetor dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan Unifikasi,
yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 12.