PMK Nomor 50 Tahun 2025

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipungut dan disetor
dengan besaran tertentu.
(2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dikali 11/12
(sebelas per dua belas) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan
dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa penggantian.
(3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan nilai berupa uang atas Aset Kripto yang
diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset
Kripto yang diterima dari siste m Aset Kripto (block reward).
(4) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang diterima oleh Penambang Aset Kripto berupa:
a. mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang
fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh
Menteri yang berlaku pada saat Faktur Pajak atau
dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya
dibuat; atau
b. Aset Kripto, Aset Kripto tersebut dikonversikan ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan:
1. nilai yang ditetapkan oleh Bursa;
2. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penambang
Aset Kripto; atau
3. nilai penjualan Aset Kripto yang dilakukan
sebelum batas waktu penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai,
yang diterapkan secara konsisten.