PORTAL REGULASIPMK
PMK Nomor 50 Tahun 2025
Tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Sedang dibacaPasal 9Pasal 9 dari 28
☰Daftar Isi Regulasi28 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →50Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 9 dari 28
32%
TEKS RESMI
Pasal 9
(1) Penambang Aset Kripto yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak atas
- 10 -
penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b .
(2) Penambang Aset Kripto yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
(3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai
Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen
akhir.
(4) Penambang Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:
a. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan
menggunakan surat setoran pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan surat
setoran pajak ; dan
b. melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
Pa jak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b , dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di
bidang perpajakan .
(5) Penambang Aset Kripto yang tidak meme nuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
BAB III
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN ASET KRIPTO
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Aset KriptoDisebut dalam Pasal 9
Aset Kripto adalah istilah yang digunakan dalam hukum aset keuangan digital dan aset kripto untuk menjelaskan aspek yang…
Pajak PenghasilanDisebut dalam Pasal 9Pajak Penghasilan adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan, pemeriksaan,…
Pajak Pertambahan NilaiDisebut dalam Pasal 9Pajak Pertambahan Nilai adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan,…
FakturDisebut dalam Pasal 9Faktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan perdata, perikatan, atau transaksi antar pihak. Makna, ruang lingkup,…
Faktur PajakDisebut dalam Pasal 9Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan atau transaksi yang dikenai PPN.
Jasa Kena PajakDisebut dalam Pasal 9Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
KonsumenDisebut dalam Pasal 9Konsumen adalah orang yang memakai barang dan/atau jasa untuk dirinya, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan…
Masa PajakDisebut dalam Pasal 9Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak tertentu.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara