PORTAL REGULASIPMK
PMK Nomor 50 Tahun 2025
Tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 28
☰Daftar Isi Regulasi28 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →50Nomor
2025Tahun Terbit
28Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 28
14%
TEKS RESMI
Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan
jasa penyediaan Sarana Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib dipungut,
disetor, dan dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik.
(2) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
sebagaima na dimaksud pada ayat (1) merupakan
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
(3) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam
U ndang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Pajak Pertambahan NilaiDisebut dalam Pasal 4
Pajak Pertambahan Nilai adalah istilah dalam administrasi perpajakan yang berkaitan dengan identitas wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemotongan, penagihan,…
PengusahaDisebut dalam Pasal 4Pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri atau mewakili perusahaan dalam hubungan ketenagakerjaan.
Pengusaha Kena PajakDisebut dalam Pasal 4Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan kena pajak dan telah dikukuhkan atau wajib dikukuhkan sesuai ketentuan…
Perdagangan Melalui Sistem ElektronikDisebut dalam Pasal 4Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah istilah dalam hukum perdagangan yang menjelaskan kegiatan perdagangan, barang, jasa, distribusi, pasar, ekspor,…
Sistem ElektronikDisebut dalam Pasal 4Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,…
UtangDisebut dalam Pasal 4Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara