PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

(1) Subbidang Konsultasi Hukum Keuangan Negara I.A
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
konsultasi hukum keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipisahkan ;
b. memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara /daerah dan keka yaan
negara/daerah yang dipisahkan ; dan
c. memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil
pemeriksaan maupun permasalahan hukum terkait
pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipisa hkan ,
pada Ditjen PKN I, Ditjen PKN III, dan BPK Perwakilan
w ilayah Jawa .
(2) Subbidang Konsultasi Hukum Keuangan Negara I.B
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
konsultasi hukum keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipisahkan ;
b. memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara /daerah dan keka yaan
negara/daerah yang dipisahkan ; dan
c. memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil
pemeriksaan maupun permasalahan hukum terkait
pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipisa hkan ,
pada Ditjen PKN V, Ditjen PKN VII, Ditjen Pemeriksaan
Investigasi , dan BPK Perwakilan w ilayah Sumatera .