PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Bidang Pemeriksaan Maluku Utara I mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota
Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat,
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai,
dan BUMD, serta lembaga terkait di lingkungan entitas
untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah
daer ah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 344 -
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan
publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengeva luasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Maluku Utara.