MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 18 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup

Sedang dibacaPasal 23Pasal 22 dari 32
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
18Nomor
2025Tahun Terbit
32Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 22 dari 32
69%
TEKS RESMI

Pasal 23

(1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 5 huruf d dilakukan oleh walidata Geospasial.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilakukan secara :
a. elektronik; dan/ atau
b. nonelektronik .
(3) Penyebarluasan IGT Kebijakan Satu Peta dapat melalui
geoportal kebijakan satu peta .
(4) Penyebarluasan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui JIG
Kementerian /Badan .
(5) Penyebarluasan secara non elektronik se bagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
a. pelayanan permohonan tertulis;
b. cetakan tabel informasi berkoordinat ;
c. peta tematik lingkungan hidup ; dan/ atau
d. penyebarluasan secara noneletronik lainnya .
(6) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh unit kerja yang mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan substantif pengendalian
lingkungan hidup di tingkat wilayah .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
InformasiDisebut dalam Pasal 23

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 23

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…

 Data GeospasialDisebut dalam Pasal 23

Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di…

 Kebijakan Satu PetaDisebut dalam Pasal 23

Kebijakan Satu Peta adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 23

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 Peta TematikDisebut dalam Pasal 23

Peta Tematik adalah istilah dalam hukum informasi geospasial yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045

Telusuri Pasal & Hubungan Hukumnya

Gunakan alat riset Premium untuk menelusuri pasal terkait, menyimpan referensi, dan membuat catatan hukum.

Buka Premium Rp99,000/Tahun Lihat Semua Fitur